KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DIPERBOLEHKANNYA MANTAN NARAPIDANA MENJADI KEPALA DAERAH

Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, maka untuk mempermudah pengaturan pemerintahan dibentuklah sistem otonomi daerah, yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana setiap daerah memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah,yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sehingga pemerintah daerah selain harus bertanggung jawab terhadap pemeritah pusat juga kepada masyarakat yang telah memilihnya. Sehingga kepala daerah haruslah memiliki kepantasan serta kepatutan dalam memimpin. Sehingga pemerintah sebagai pengakomodir menerapkan peraturan terkait persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Tetapi ada 1 pasal yang dianggap melanggar hak dasar seorang mantan narapidana yaitu pasal 7 huruf g yang melarang mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri. Kemudian diajukanlah uji materil pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan melalui putusannya No. 42/PUU-XIII/2015 Mahkamah Kontitusi akhirnya memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah hanya dengan syarat harus terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan narapidana. Karena putusan tersebut terjadilah pro dan kontra di masyarakat. Atas permasalahan tersebut dilakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji bagaimana putusan ini bila dikaitkan dengan HAM dan bagaimana putusan ini bila dikaitkan dengan Asas-Asas Pemeritahan yang Baik dan pendekatan perilaku kepemimpinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet . Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa putusan sudah sesuai dengan HAM, tetapi putusan ini telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan pendekatan perilaku kepemimpinan, sehingga dapat menjelaskan terjadinya pro dan kontra di dalam masyarakat karena putusan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

1.  UEU-Master-8581-cover.pdf - 219 KB
2.  UEU-Master-8581-abstrak.pdf - 225 KB
3.  UEU-Master-8581-Daftar Isi.pdf - 223 KB
4.  UEU-Master-8581-Daftar Pustaka.pdf - 239 KB
5.  UEU-Master-8581-Kata Pengantar.pdf - 225 KB
6.  UEU-Master-8581-BAB_I.pdf - 269 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN